Rekening Ponsel CIMB Niaga

Teknologi  yang terbaru dari Bank CIMB Niaga adalah REKENING PONSEL

Pertama di Indonesia! 

Transfer uang GRATIS antar nomor ponsel, tanpa rekening bank.  Tarik tunai bisa dengan ponsel di ATM CIMB Niaga mana saja.
Apapun nomor dan jenis ponsel Anda, gunakan Rekening Ponsel untuk mengirim atau menerima dana ke seluruh nomor ponsel/operator di Indonesia.

– Tidak perlu rekening bank
– Tidak perlu kartu ATM untuk tarik tunai
– Bekerja di semua nomor dan jenis ponsel
– Ke semua operator ponsel di Indonesia
– Tanpa biaya administrasi, tanpa biaya transfer

Rekening Ponsel memperlakukan nomor ponsel Anda seperti rekening tabungan, sehingga Anda dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus menjadi nasabah CIMB Niaga atau bank manapun. Caranya, cukup daftarkan nomor ponsel yang ingin Anda gunakan untuk melakukan transaksi Rekening Ponsel ke cabang CIMB Niaga terdekat. Hubungi Phone Banking 14041 untuk mengetahui lokasi cabang terdekat dengan Anda.

Dengan Rekening Ponsel, Anda dapat melakukan banyak hal seperti:

  1. Setor Tunai. Setor tunai dapat dilakukan di cabang dan mesin CDM (Cash Deposit Machine) CIMB Niaga mana pun..
  2. Tarik Tunai. Dengan Rekening Ponsel, Anda tidak memerlukan kartu untuk menarik tunai di ATM CIMB Niaga. Penarikan tunai dapat dilakukan juga di cabang CIMB Niaga mana pun.
  3. Beli pulsa prabayar. Anda dapat membeli pulsa prabayar untuk hampir semua operator ponsel di Indonesia, seperti: Simpati, Kartu As, Mentari, IM3, IM2, Axis, Three (3), XL.
  4. Transfer onlineke seluruh nomor ponsel di Indonesia, ke rekening CIMB Niaga maupun ke bank lain melalui jaringan ATM Bersama/Prima
  5. Bayar tagihan. Dengan Rekening Ponsel, Anda bisa membayar tagihan telepon/selular, kartu kredit, tiket pesawat, angsuran pinjaman, pendidikan, asuransi, lingkungan, dan internet/kabel TV.
  6. Cek saldo dan riwayat transaksi. Rekening Ponsel memungkinkan Anda untuk mengecek saldo dan melihat 10 transaksi terakhir.

 

 

 

 SYARAT dan KETENTUAN REKENING PONSEL

 

  1. Rekening Ponseladalah wadah untuk menampung uang elektronik (e-money) milik Pemilik Rekening Ponsel pada Bank yang menggunakan nomor ponsel Pemilik Rekening sebagai nomor identitas Rekening Ponsel.
  2. Bank akan menetapkan provider ponsel yang nomor ponselnya dapat dipergunakan sebagai nomor Rekening Ponsel.
  3. Setiap nomor ponsel hanya dapat digunakan untuk satu Rekening Ponsel yang hanya dapat diakses melalui nomor ponsel tersebut.
  4. Atas saldo uang elektronik yang tersimpan dalam Rekening Ponsel, Bank tidak berkewajiban untuk membayar bunga.
  5. Mutasi dan saldo Rekening Ponsel tercatat dalam sistem khusus Bank yang diperuntukan bagi pengelolaan uang elektronik dan terpisah dari rekening dana pihak ketiga pada umumnya serta tidak termasuk dalam program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

 

PEMBUKAAN DAN AKTIVASI REKENING PONSEL

  1. Bagi nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank dan telah terdaftar sebagai nasabah pengguna Go Mobile (“Pengguna Go Mobile”) telah disediakan Rekening Ponsel dalam sistem Go Mobile yang siap untuk diaktifkan. Nomor Rekening Ponsel yang terbentuk adalah nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Go Mobile.
  2. Pembukaan Rekening Ponsel bagi nasabah yang telah memiliki rekening pada Bank namun belum terdaftar sebagai Pengguna Go Mobile (“Nasabah”) dapat dilakukan melalui cabang Bank atau dengan melakukan registrasi Go Mobile pada cabang Bank atau melalui layanan perbankan elektronik yang menyediakan fitur registrasi Go Mobile. Nomor Rekening Ponsel yang terbentuk adalah nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Go Mobile.
  3. Pembukaan Rekening Ponsel juga dapat dilakukan oleh (i) non nasabah yang belum memiliki rekening pada Bank, (ii) non nasabah yang telah menerima kiriman uang ke dalam nomor ponselnya atau (iii) Pengguna Go Mobile yang akan mendaftarkan nomor ponsel lain yang tidak terdaftar pada sistem Go Mobile (“Non Nasabah”) dengan melakukan pendaftaran serta memenuhi persyaratan pembukaan Rekening Ponsel dan Go Mobile dicabang Bank. Dalam hal ini, nomor Rekening Ponsel yang terbentuk adalah nomor ponsel yang didaftarkan pada saat pendaftaran Rekening Ponsel.
  4. Pengguna Go Mobile dan/atau Non Nasabah yang telah melakukan pendaftaran Rekening Ponsel secara umum disebut sebagai “Pemilik Rekening Ponsel”.
  5. Rekening Ponsel baru akan aktif setelah Pemilik Rekening Ponsel menyetujui Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel.
  6. Atas Rekening Ponsel yang dimiliki oleh Pemilik Rekening Ponsel dengan kategori Non Nasabah, akan berlaku fitur dan batasan layanan/transaksi perbankan yang berbeda dengan Pemilik Rekening Ponsel dengan kategori Pengguna Go Mobile sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
  7. Pemilik Rekening Ponsel dapat mengakses Rekening Ponsel melalui ponsel dengan menggunakan sistem Go Mobile Bank, dan oleh karenanya ketentuan dan syarat yang berlaku bagi sistem Go Mobile Bank berlaku juga dan merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Syarat Rekening Ponsel ini.

TRANSAKSI DAN LAYANAN REKENING PONSEL

  1. Pemilik Rekening Ponsel sesuai kategorinya dapat memperoleh layanan dan melakukan transaksi perbankan antara lain berupa informasi saldo, informasi transaksi, pengiriman uang, pembayaran tagihan dan transaksi tunai.
  2. Transaksi tunai dapat dilakukan di cabang Bank, ATM maupun Cash Deposit Machine (CDM) dan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  3. Pemilik Rekening Ponsel dapat melihat mutasi dan saldo transaksi Rekening Ponsel melalui ponsel. Namun demikian dalam hal terdapat perbedaan antara catatan yang tertera pada ponsel, maka yang akan dipergunakan sebagai pedoman dan mempunyai kekuatan mengikat adalah catatan pada Bank.
  4. Dalam hal Pemilik Rekening Ponsel meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Ponsel dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Ponsel kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk.
  5. Bank berhak untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan atas detail fitur, manfaat, biaya dan hal lain yang terkait dengan Rekening Ponsel, serta Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel yang akan diberitahukan melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti melalui pengumuman pada kantor Bank atau media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media electronic banking.

 

LIMIT DAN BIAYA

  1. Pemilik Rekening Ponsel wajib membayar kepada Bank seluruh biaya yang mungkin timbul atas Rekening Ponsel, termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, biaya tarik tunai di cabang atau di ATM dan biaya lainnya yang ada dan mungkin ada dikemudian hari. Bank berhak untuk menentukan limit atas transaksi dengan menggunakan Rekening Ponsel, limit maksimal penempatan dana pada Rekening Ponsel dan biaya untuk masing-masing Pemilik Rekening Ponsel berdasarkan ketetapan Bank dan sesuai dengan peraturan internal Bank maupun peraturan eksternal yang berlaku untuk itu.
  2. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak setiap saat untuk mengubah besar limit atas transaksi dengan menggunakan Rekening Ponsel, limit maksimal penempatan dana pada Rekening Ponsel dan biaya untuk setiap Rekening Ponsel dan atas perubahan limit dan biaya Rekening Ponsel ini akan langsung diterapkan pada Sistem Go Mobile dan akan diberitahukan Bank kepada Pemilik Rekening Ponsel melalui media informasi yang umum digunakan Bank.
  3. Pemilik Rekening Ponsel akan menanggung biaya SMS yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Bank dan penyedia jasa telekomunikasi berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan penyedia jasa terlekomunikasi, yang antara lain terdiri dari:
  4. Biaya menerima SMS (Passcode, notifikasi transaksi berhasil dan gagal);
  5. Biaya SMS untuk menu transaksi;
  6. Aktivitas lain yang menggunakan media SMS yang ada atau akan ada di kemudian hari.

 

TANGGUNG JAWAB PEMILIK REKENING PONSEL

  1. Pemilik Rekening Ponsel bertanggung jawab terhadap keamanan ponsel yang digunakan sebagai media untuk mengakses Rekening Ponsel yang dimilikinya dengan melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan maupun penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab terhadap Rekening Ponsel.
  2. Pemilik Rekening Ponsel wajib mengikuti setiap langkah dan petunjuk dalam melakukan aktifasi, pelaksanaan transaksi ataupun penggunaan layanan perbankan lainnya yang berkaitan dengan Rekening Ponsel dan Pemilik Rekening Ponsel wajib senantiasa bertindak secara berhati-hati dengan memperhatikan segala faktor resiko yang mungkin terjadi pada transaksi melalui media ponsel serta memperlakukan secara pribadi dan rahasia setiap perangkat pengamanan seperti namun tidak terbatas pada kode pengguna, kode sandi, kode rahasia PIN, passcode, m-Banking baik yang dibuat sendiri oleh Nasabah ataupun yang dibentuk oleh sistem Bank.
  3. Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut diatas, Pemilik Rekening Ponsel dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan atas Rekening Ponsel, termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan, tindakan ketidak hati-hatian atau kecerobohan serta penyalah gunaan kode pengamanan oleh Pemilik Rekening Ponsel dan Bank dilepaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari Pemilik Rekening Ponsel dan pihak ketiga manapun.

 

PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN REKENING PONSEL

  1. Pemilik Rekening Ponsel setiap saat dapat memblokir untuk sementara Rekening Ponsel melalui Phone Banking14041 dan/atau cabang Bank.
  2. Dalam hal kehilangan nomor ponsel, Pemilik Rekening Ponsel wajib segera memblokir nomor ponsel melalui provider nomor ponsel dan memblokir Rekening Ponsel pada Bank.
  3. Permintaan pembukaan blokir dan/atau penutupan Rekening Ponsel oleh Pemilik Rekening Ponsel, dapat dilakukan di cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis kepada Bank atau sesuai tata cara lain yang ditetapkan oleh Bank. Dalam hal pembukaan blokir yang disebabkan karena kehilangan nomor ponsel, Rekening Ponsel dapat dibuka kembali blokirnya apabila nomor ponsel telah diaktifkan dan dilakukan permintaan pembukaan blokir ke cabang Bank dengan menyertakan permintaan tertulis serta membawa identitas Pemilik Rekening Ponsel dan surat keterangan dari Kepolisian atau persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank.
  4.  Dalam hal Pemilik Rekening Ponsel tidak melakukan Transaksi atas Rekening Ponsel dalam 6 (enam) bulan atau jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bank secara berturut-turut, maka Bank berhak untuk mengubah status Rekening Ponsel menjadi tidak aktif (dormant) dan membebankan biaya pengelolaan rekening dormant dengan memotong saldo Rekening Ponsel.
  5. Bank berhak untuk menutup Rekening Ponsel dengan alasan saldo Rekening Ponsel menjadi nihil atau karena sebab lainnya.
  6. Rekening Ponsel berakhir apabila :
  7. Pemilik Rekening Ponsel mengajukan permintaan penutupan Rekening Ponsel dan/atau Go Mobile setiap saat dengan mengisi formulir penutupan atau formulir lainnya yang ditetapkan oleh Bank dan menyerahkan kepada petugas cabang yang ditunjuk.
  8. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian jasa Go Mobile. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemilik Rekening Ponsel melalui media yang umum dan lazim digunakan Bank, atau media perbankan elektronik yang mudah diakses Pemilik Rekening Ponsel. 4
  10. Bank mengindikasikan adanya penyalah gunaan Rekening Ponsel oleh Pemilik Rekening Ponsel atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

PENANGANAN KELUHAN (Pengaduan)

  1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan sehubungan dengan Rekening Ponsel, maka Pemilik Rekening Ponsel dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis dengan melampiri foto kopi identitas Pemilik Rekening Ponsel ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking14041.
  2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Pemilik Rekening Ponsel serta memberikan jawaban kepada Pemilik Rekening Ponsel sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank setelah Bank menerima keluhan/pengaduan secara lengkap.

 

LAIN-LAIN

  1. Pemilik Rekening Ponsel setuju atas permintaan Bank, akan memberikan dan/atau mengkonfirmasikan informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan diri Pemilik Rekening Ponsel, rekening maupun data keuangan Pemilik Rekening Ponsel lainnya.
  2. Pemilik Rekening Ponsel setuju bahwa Bank dapat memberikan informasi sehubungan dengan diri Pemilik Rekening Ponsel, rekening maupun data keuangan Pemilik Rekening Ponsel lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya yang dianggap pantas oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
  3. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya Rekening Ponsel untuk melakukan transaksi, dalam hal nomor ponsel diblokir dan/atau di non aktifkan oleh provider ponsel atau terjadi gangguan komunikasi dari provider ponsel. Pemilik Rekening Ponsel melepaskan Bank dari segala tuntutan dan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.
  4. Bank dapat mengubah Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel ini setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemilik Rekening Ponsel atau melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank.
  5. Sepanjang dapat diterapkan, ketentuan dan syarat yang terdapat dalam Ketentuan dan Persyaratan Pembukaan Rekening pada Bank dan Syarat dan Ketentuan CIMB Niaga Go Mobile berlaku juga bagi Rekening ponsel. Apabila terdapat perbedaan diantaranya maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut.
  6. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Ketentuan dan Syarat Rekening Ponsel ini Pemilik Rekening Ponsel menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang seumumnya berlaku pada Bank terkait dengan pelaksanaan transaksi dan layanan perbankan lainnya seperti namun tidak terbatas pada ketentuan dan prosedur verifikasi baik verifikasi tandatangan maupun verifikasi secara elektronis.
  7. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel ini Pemilik Rekening Ponsel mengikatkan diri pada seluruh Syarat dan Ketentuan Pemilik Rekening Ponsel dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Rekening Ponsel yang akan Pemilik Rekening Ponsel manfaatkan dan Pemilik Rekening Ponsel telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk Rekening Ponsel, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk Rekening Ponsel.

 Sumber : https://www.cimbclicks.com

Mekanisme dan Syarat Pengajuan Kredit Bank CIMB Niaga

Mekanisme Pengajuan Kartu Kredit CIMB Niaga :

1. Tentukan apakah anda berminat atau tidak untuk mengajukan
kartu kredit CIMB Niaga
2. Jika anda berminat mohon siapkan dokument pendukung untuk penagajuan
kartu kredit CIMB Niaga.
3. Untuk pengajuan atau bertanya silahkan hubungi saya baik melalui email
atau SMS atau Telepon atau Whats App.
4. Karena sifat pengajuan pada aplikasi harus asli, maka saya akan
mendatangi anda pada alamat dan waktu yang disepakati untuk 
menandatangani form aplikasi pengajuan kartu kredit CIMB Niaga dan 
penyerahan dokumen syarat pengajuan kartu kredit.
5. Untuk kemudahan dalam pengisian Form aplikasi pengajuan Kartu kredit
CIMB Niaga, mohon buatkan pada form Aplikasi Pengajuan Kartu kredit
CIMB Niaga untuk dikirim via email ke afif.apip@gmail.com dan atau
afif.apip21@yahoo.com dan atau print out (Lihat contoh kolom aplikasi 
kartu kredit CIMB Niaga). Format terlampir.
6. Jika anda berminat, mohon Ctrl+D (Bookmark) info pengajuan
kartu kredit CIMB Niaga ini
7. Mohon maaf data kelengkapan pengajuan kartu kredit CIMB Niaga yang
telah diajukan tidak dapat ditarik kembali. 
8. Pengajuan Kartu Kredit CIMB Niaga ini bersifat GRATIS 100%, maka
approval ataupun reject pengajuan anda bukan tanggung jawab
dan kewenangan saya.

 

Syarat pengajuan Kartu kredit CIMB Niaga :

A. karyawan 
– Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
– Slip gaji 3 bln terakhir (Carbonaise) dan atau Foto copy Surat Keterangan
Penghasilan (SKP)
– Foto copy ATM perbankan (tampak depan) yg dimiliki dan cover buku
tabungan
– Foto copy ID Card karyawan
– Kartu kredit dari bank lain (jika sudah punya)

B. Wirausaha dan atau wirausaha
– Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
– Foto copy Surat Izin Usaha Pendirian (SIUP) dan atau Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
– Foto copy rekening koran/tabungan 3 bln terakhir dan ATM (tampak depan)
– Kartu kredit dari bank lain (jika sudah punya)

C. Profesional
– Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
– Foto copy rekening koran/tabungan 3 bln terakhir dan ATM (tampak depan)
– Surat izin profesi
– Kartu kredit dari bank lain (jika sudah punya)

Sumber : http://www.kaskus.co.id/thread/51c55f87582acf8a78000005/kartu-kredit-cimb-niaga-free-gratis-100

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank
Pasar.

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR.

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat.
Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.

Jenis layanan yang akan diberikan BPR antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.

Melalui Peraturan Bank Indonesia, BPR diberi kesempatan untuk mempercepat pengembangan jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sehingga ini akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Menyimpan uang di BPR aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga
tidak ada salahnya jika kita menabung dan atau mendepositokan uang di BPR.

Sumber : http://bankpasar-kulonprogo.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144:mengenal-bank-perkreditan-rakyat-bpr&catid=47:artikel&Itemid=29

Sejarah Bank Indonesia

 
1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1953 – 1959
    Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950, struktur perekonomian Indonesia, masih didominasi oleh struktur kolonial. Meskipun saat itu struktur perbankan Indonesia boleh dikatakan merupakan komponen sarana moneter yang tidak banyak berperan 
dalam operasi perbankan, tetapi kondisi semacam ini menimbulkan keinginan kuat masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi Indonesia. 
 
   Bank Indonesia lahir setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa BI, atas nama Dewan Moneter, melakukan pengawasan 
bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi 
kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan. 
 
   Pada November 1957, diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP) yang antara lain memutuskan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda, termasuk bank. Langkah awal untuk nasionalisasi bank-bank Belanda diprakarsai oleh KSAD selaku penguasa militer yang menetapkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada Badan Pengawasan BankBank Belanda Pusat. Badan pengawasan tersebut didirikan pada setiap daerah yang terdapat bank cabang milik Belanda dengan nama Badan Pengawasan Bank-Bank Daerah dengan tujuan mencegah berlangsungnya run pada bank-bank Belanda sehubungan dengan tindakan nasionalisasi yang dilakukan pemerintah. Pengawasan 
terhadap bank-bank Belanda dilakukan secara langsung dengan cara menempatkan tim pengawas pada setiap bank. Peranan Bank Indonesia dalam pengawasan ini sangat penting karena hanya Bank Indonesia yang memiliki personel yang menguasai teknik pengawasan dan pemeriksaan bank.
    Kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ditetapkan dalam UU No. 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957. Nasionalisasi bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan devisa negara. Untuk itu, Badan Pengawas Bank Pusat mempertahankan direksi lama bank yang diawasi. Beberapa bank Belanda yang dinasionalisasi pada saat itu adalah Nationale Handelsbank yang pada 1959 menjadi Bank Umum Negara (BUNEG), Escomptobank pada 1960 diubah menjadi Bank Dagang Negara (BDN), dan Nederlandsch Handel Maatschappij N.V. (Factorij) yang pada 1957 digabungkan ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan hasil peleburan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Bank Tani dan Nelayan (BTN). Jika bank-bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah, maka lain halnya dengan bank-bank asing yang bukan milik Belanda. Dengan prinsip berdikari dan semangat nasionalisme yang terus menggelora, pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan beberapa bank asing (bukan Belanda), yaitu Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of China, serta Hong Kong and Shanghai Banking Corp. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959.
2. Sistem & Perkembangan Perbankan Indonesia s.d. Tahun 1959
    Perbankan Indonesia telah memiliki rangkaian sejarah yang cukup panjang. Sejak masa pemerintahan kolonial, telah banyak berdiri bank-bank asing baik dari negara Belanda maupun negara asing lainnya serta beberapa bank lokal. Bahkan pada masa pergerakan nasional juga muncul beberapa bank yang bernuansa semangat nasional. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai mendirikan bank-bank pemerintah seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Industri Negara (BIN), dan Bank Tabungan Pos. Selain bank-bank pemerintah, pada masa itu juga telah beroperasi beberapa bank swasta nasional, bank-bank asing (termasuk DJB), lumbung desa, bank desa, dan yayasan kredit. Seluruh bank tersebut, baik bank pemerintah maupun swasta, terus berkembang hingga masa-masa selanjutnya. Berdirinya Bank Indonesia pada 1 Juli 1953 telah membuka fase baru dalam tata perbankan Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan bank. Sebelum berdirinya BI pada tahun 1953, belum ada lembaga yang melakukan fungsi pengawasan bank. Hingga kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/1955, ditetapkan Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter melaksanakan pengawasan terhadap semua bank umum dan bank tabungan yang beroperasi di Indonesia. 
 
    Kebutuhan akan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga intermediasi antara surplus unit dan defisit unit tidak dapat dilepaskan dari kehidupan suatu perekonomian. Lembaga ini terbagi atas dua jenis utama yaitu bank dan non-bank.Berbicara masalah bank/perbankan, bahasan kali ini akan mengupas tentang perkembangan perbankan di Indonesia hingga tahun 1959. Selain itu, yang juga penting adalah ulasan mengenai ketentuan dalam hal pengawasan bank. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Anda dapat ikuti dalam artikel Sistem dan Perkembangan Perbankan Indonesia s.d. Tahun 1959 ini yang akan dibagi ke dalam 2 episode. 
    Sistem perbankan pada hakekatnya merupakan bagian dari sistem keuangan yang mempunyai cakupan luas yaitu lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat berharga pasar uang, treasury note, dan pasar sebagai tempat perdagangan instrumen keuangan seperti bursa 
saham dan pasar uang antar bank. Lembaga keuangan memberikan jasa intermediasi berupa jembatan antara surplus unit dengan defisit unit dalam ekonomi, dan semua bank termasuk golongan ini. 
 
    Secondary financial intermediation, adalah lembaga keuangan yang memanfaatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan lain, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah lembaga keuangan bukan bank.  Jelaslah, bahwa lembaga keuangan terdiri atas bank, lembaga keuangan bukan bank, (di antaranya lembaga pembiayaan pembangunan, lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga) dan lembaga keuangan jenis lain, seperti asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan leasing. Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia Di dalam kiprahnya, bank dapat ditinjau dari sisi fungsi dan dari sisi kepemilikan. Dari sisi fungsi bank dikategorikan sebagai bank umum, bank tabungan, bank 
pembangunan, dan bank sekunder. 
 
    Fungsi sebuah bank umum antara lain menyediakan fasilitas penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Di samping itu, bank mampu menciptakan uang giral dan uang kuasi melalui proses pelipatgandaan simpanan uang yang sebagian besar diterima dari masyarakat untuk disampaikan kembali pada masyarakat. Selain itu bank bertugas menyiapkan mekanisme pembayaran atau transfer dana yang dapat meminimalkan biaya dan kendala serta menyediakan pinjaman yang manfaatnya besar bagi peningkatan produksi, perluasan penanaman modal, dan penaikan standar hidup. 
 
Bank tabungan, sesuai dengan namanya, mengutamakan penerimaan simpanan dalam bentuk tabungan dengan prioritas usaha pembungaan dalam bentuk kertas berharga. Adapun bank pembangunan mengumpulkan dananya melalui simpanan deposito serta mengeluarkan kertas berharga yang berjangka, dan menjalankan usahanya dengan memberi kredit jangka panjang.  Bank sekunder memiliki kegiatan bersifat lokal, menerima simpanan serta memberi kredit kepada para pedagang pasar dan penduduk desa sekitarnya. Termasuk jenis ini adalah bank desa, lumbung desa, bank pasar, dan bank pegawai. Jenis bank ini
disebut Bank Rural yang tidak diijinkan menerima simpanan giro. Apabila ditinjau dari segi kepemilikan, bank terbagi dalam kategori: bank pemerintah yang kepemilikan seluruh modalnya dari pemerintah, dan menjadi kekayaan atau aset pemerintah yang terpisah; Bank Pemerintah Daerah, yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) dan menjadi kekayaan Pemda yang terpisah; bank swasta nasional dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum dengan pimpinan dan anggota yang 
berkewarganegaraan Indonesia; bank asing sebagai cabang bank di luar negeri atau bank campuran (joint venture) antara pihak luar negeri dan pihak swasta Indonesia. Patut diketahui, bahwa tidak semua bank diperbolehkan melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, kecuali bank yang diberi ijin dan biasanya disebut bank devisa. Berbicara mengenai perkembangan perbankan di Indonesia, tidak bisa lepas dari sejarah jaman Hindia Belanda yaitu bank yang pertama didirikan adalah Bank Van Leening tahun 1746, Nederlandsche Handel Maatschapij berdiri tahun 1824, kemudian didirikan De Javasche Bank tahun 1828, Escomptobank tahun 1857 dan Nederlandsche Indische Handelsbank tahun 1864. Di samping bank Belanda, juga berdiri bank asing lain seperti, The Chartered Bank of India, Australia and China tahun 1859, Hongkong and Shanghai Banking Corporation di tahun 1884, Bank of China tahun 1915, Yokohama Specie Bank tahun 1919, kemudian Mitsui Bank 1925. 
    Bank-bank lokal ikut bermunculan, seperti Bank Vereeniging Oey Tiong Ham tahun 1906 di Semarang, Chung Hwa Shangieh Maatschapij tahun 1913 di Medan, Batavia Bank tahun 1918 di Batavia dan Spaarbank atau Bank Tabungan di berbagai kota. Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia Bangkitnya semangat kebangsaan turut memunculkan bank-bank nasional yang dimulai oleh Bank Nasional Indonesia pada tahun 1928 di Surabaya.  Bank-bank pemerintah yang didirikan setelah era tersebut antara lain Bank Negara Indonesia tahun 1946, Bank Rakyat Indonesia yang juga didirikan tahun 1946, Bank Tabungan Pos yang merupakan kelanjutan kegiatannya di jaman penjajahan diaktifkan kembali tahun 1950, kemudian didirikan Bank Industri Negara tahun 1955, serta Bank Tani dan Nelayan di tahun 1957. 
    Sejarah bank di Indonesia makin lengkap dengan dinasionalisasikannya beberapa bank Belanda di tahun 1959 hingga 1960 seperti: Nationale Handels Bank NV yang berubah menjadi Bank Umum Negara, Escomptobank berubah nama menjadi Bank Dagang Negara dan Nederlandsche Handels Maatschappij menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Kegiatan berbagai bank sebelum diberlakukan Undang-undang Pokok Bank Indonesia No.11/1953 sangat beragam. Bank-bank pemerintah umumnya masih berbenah diri, 
misalnya BNI pada periode ini masih aktif membantu para pengusaha pendatang baru melalui sistem importir benteng melalui fasilitas devisa, kredit bank dan subsidi pemerintah. Bank Rakyat Indonesia gencar mendorong pertumbuhan bank desa, dari 1769 buah di tahun 1951 menjadi 4640 buah tahun 1954. Pada periode yang sama, Bank Industri Negara berhasil meningkatkan pemberian pinjaman dari Rp130 juta,- menjadi Rp 426 juta,- terutama untuk industri gula. Setelah aktif kembali Bank Tabungan Pos memberi pinjaman pada pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan pasar, penyaluran tenaga listrik, dan pembangunan stasiun bis. Bankbank asing masih terlihat dominan memberi kredit pada debitur asing hingga 
sebesar 78 % dan hanya porsi kecil yang didapat debitur nasional.  Di samping bank, terdapat satu yayasan yang didirikan tahun 1950 dan berperan memberi jaminan terhadap nasabah bank yang meski potensial tetapi tidak memenuhi standar kelayakan dari bank. Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat ini kemudian melakukan efisiensi kinerja di tahun 1956 dan berganti nama dengan Yayasan Lembaga Jaminan Kredit. Pada akhir tahun 1951, dengan perantaraan yayasan, kredit yang disediakan untuk 44 nasabah dengan nilai Rp2,7 juta,- dan perusahan-perusahaan ekspor, impor dan pengangkutan untuk 26 nasabah nilai 
pinjaman Rp4,7 juta,-. Perkembangan kegiatan Perbankan setelah Undang-undang No.11 tahun 1953, semakin dinamis misalnya. Bank BNI berhasil mencatat kenaikan kredit rata-rata 62% pertahun, dari Rp160 juta,- ditahun 1955 mencapai Rp380 juta tahun 1959, bahkan ikut mendirikan badan usaha seperti Maskapai Asuransi Indonesia, perusahaan pelayaran Jakarta Loyd.  Di samping itu BRI juga mampu meningkatkan kredit 18% sepanjang tahun 1958 dan 24% tahun 1959 melalui 118 kantor cabangnya.  
Bank Industri Negara mampu meningkatkan gironya 31% per tahun, yaitu dari Rp340 juta tahun 1956 menjadi Rp 552 juta pada tahun 1958, sementara itu kreditnya naik 62% pertahun, dari Rp515 juta tahun 1955 menjadi Rp 1.844 juta di tahun 1959. Dalam rangka menambah modal bank, telah diterbitkan obligasi, yang selain dijual melalui bursa efek Jakarta juga berhasil diperdagangkan melalui bursa efek Belanda.  
Bank Koperasi, Tani dan Nelayan memfokuskan kegiatannya membantu petani, buruh tani dan nelayan agar terlepas dari jeratan lintah darat dan mampu mengembangkan usahanya.  Bank Tabungan Pos dana tabungan yang dipelihara meningkat dari Rp214 juta pada tahun 1955 menjadi Rp489 juta di tahun 1959, kemudian ditanamkan dalam bentuk obligasi pemerintah, bilyet perbendaharaan negara.  Bank swasta nasional mampu meningkatkan pemberian kredit kepada nasabahnya, dari Rp 529,2 juta tahun 1955 naik menjadi Rp1.481,3 juta tahun 1959 atau naik sebanyak 280%. 
 
Bank-bank asing yang mendominasi pemberian kredit kepada perusahaanperusahaan asing, perannya makin menurun karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda disamping itu perusahaan Belanda dinasionalisasi. Sistem pengawasan perbankan Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, di jaman Hindia Belanda, sistem pengawasan belum terbentuk. De Javasche Bank, sebagai bank sirkulasi waktu itu, tugasnya hanya sampai tingkat analisis dari laporan berkala bank-bank yang diserahkan secara sukarela. Setelah dinasionalisasi tahun 1951, kondisi ini masih sama, karena yang berubah hanya kepemilikannya saja, dan tidak tugasnya. Mengingat aktivitas bank sebagai penghimpun dana masyarakat, maka patut mendapat pengawasan ketat. Pengawasan dilakukan berdasarkan UU No 11/1953 mulai dari pemberian sampai dengan pencabutan ijin. Wewenang dalam pengawasan terhadap bank meliputi berbagai tahap yaitu Pertama adalah masalah perizinan, diteliti dan diperiksa apakah bank tersebut sudah memiliki ijin operasi, sebelum melakukan segala aktifitasnya. Selanjutnya, diterapkan aturan-aturan yang ketat agar pengoperasian bank terbebas dari penyimpangan kebijakan yang merugikan nasabah., tahap selanjutnya adalah Pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun melalui laporan berkala secara cermat guna mencegah penyelewengan dan terakhir adalah pengenaan sanksi yang bergantung pada tingkat penyimpangan termasuk pencabutan ijin bila terbukti terjadi pelanggaran berat.  Pengawasan yang efektif dalam bentuk ketetentuan pelaksanaan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955, yang didasarkan pada Undang-undang No.11/1953. Tidaklah mengherankan, bila UU No.11/1953 dan PP No.1/1955 sering disebut tonggak sejarah perkembangan pengawasan perbankan di Indonesia. Dikemudian hari kedua peraturan ini kelak disempurnakan melalui UU No.14/1967 dan UU No.7/1992. Dua hal yang menonjol dalam sejarah dan perkembangan perbankan Indonesia hingga 1959 adalah dimulainya sistem pengawasan bank tahun 1955 dan menurunnya peran bank-bank asing dalam pembiayaan sektor swasta. Sehingga bank-bank nasional semakin giat berkiprah dalam pembangunan ekonomi nasional.
Perkembangan perbankan memberikan warna dalam kancah perekonomian Indonesia. Perjalanan perbankan nasional setelah nasionalisasi bank-bank asing dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953. Setelah itu, ketentuan tersebut dilengkapi dengan PP No. 1 tahun 1955 yang juga sama-sama merupakan tonggak sejarah perkembangan pengawasan perbankan di Indonesia.
 
3. Nasionalisasi Bank-Bank Belanda
    Setelah tujuh tahun berlalu, akhirnya Indonesia menyatakan pembatalan secara sepihak atas hubungan Indonesia-Nederland dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Pada saat yang sama, kondisi perpolitikan tanah air sedang bergejolak karena ketidakserasian hubungan antara pusat dengan daerah. Keadaan tersebut menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya perang bagi seluruh wilayah Republik Indonesia pada Maret 1957. Sebagai upaya penyelesaian politik antara pusat dan daerah, diadakanlah Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Musyawarah tersebut di antaranya menetapkan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang bergerak dalam bidang ekonomi, termasuk bank-bank Belanda. Hingga tahun 1957, terdapat tiga bank milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia, yaitu Nationale Handelsbank, Escomptobank, dan Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM). Setelah diambil alih, ketiga bank tersebut kemudian dinasionalisasi dan dilebur ke dalam bank-bank baru yang telah dibentuk oleh pemerintah RI. Meskipun nasionalisasi telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tetapi hal ini masih menimbulkan akibat negatif bagi kegiatan perbankan. Hal tersebut terutama terlihat dari jumlah kredit bank-bank asing yang terus menyusut pada periode pasca pengambilalihan.
    Bangsa Indonesia mulai diperkenalkan dengan lembaga perbankan sejak berdirinya De Bank van Leening oleh bangsa Belanda. Kemudian setelah itu bermunculanlah bank-bank asing seiring dengan perkembangan perekonomian di Nusantara ini. Meruaknya pertempuran di antara Belanda dengan Indonesia akibat kolonialisme Belanda menimbulkan rasa kebencian di diri bangsa Indonesia. Meskipun beberapa kali dilakukan usaha damai di antara kedua belah pihak, namun setiap kali pula Belanda mengingkarinya. Sisa-sisa perasaan tidak suka terhadap Belanda yang masih membakar dada bangsa Indonesia, membuat semangat nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda semakin meluap, sehingga terjadi pengambilalihan atas perusahaan-perusahaan Belanda tersebut, termasuk juga menasionalisasi bankbank Belanda. Untuk itu, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 86 tahun 1958 yang berlaku surut s.d. 3 Desember 1957 untuk melegalisasi kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda.Kehadiran bank-bank di Nusantara, 
ditandai dengan berdirinya De Bank van Leening, pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada perjalanannya, De Bank van Leening tidak dapat beroperasi dengan baik, kemudian dilebur ke dalam De Bankcourant yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 dan namanya berubah menjadi De Bankcourant en Bank van Leening pada tanggal 5 September 1752. Tapi De Bankcourant en Bank van Leeningjuga tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup karena bangkrut.
 
    De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indondesia di kemudian hari. Bank Belanda lainnya seperti Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij, Nederlandsch Indische Handelsbank, dan Nederlandsche Handel Maatschapij mulai beroperasi berturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 1883. 
 
    Seiring dengan perkembangan perekonomian Nusantara, beberapa bank asing lainnya mulai pula melakukan operasinya, yaitu sebagai berikut: 
1. The Chartered Bank of India, Australia and China, Batavia tahun 1862  
2. Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Batavia tahun 1884 
3. Yokohama-Specie Bank, Batavia tahun 1919 
4. Taiwan Bank, tahun 1915, Batavia, Semarang, dan Surabaya 
5. China and Southern Ltd., Batavia tahun 1920 
6. Mitsui Bank, Surabaya tahun 1925 
7. Overseas China Banking Corporation, Batavia tahun 1932 
    Pada masa kolonial, terjadi pasang surut jumlah bank. Menjelang pecahnya Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda melikuidasi tiga bank Jepang yang beroperasi saat itu. Dan pada saat Jepang berkuasa atas Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan termasuk beberapa bank Cina dilikuidasi oleh Jepang. Kembalinya Bank Belanda di Indonesia pasca Kemerdekaan 1945, berawal dari kemenangan Sekutu atas Jepang di Asia Pasifik. Belanda yang hadir di Indonesia bersamaan dengan kedatangan sekutu, melucuti senjata tentara Jepang, kemudian berusaha untuk kembali menduduki Indonesia. Izin pembukaan bank Belanda di wilayah Indonesia dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1946 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bank-bank Belanda pun kembali beroperasi di beberapa wilayah Indonesia. Sementara itu, konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda kembali terjadi akibat pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda. Agresi Militer Belanda I tersebut berhasil diakhiri melalui perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Namun,Belanda mengingkari hasil kesepakatan Perjanjian Renville tersebut dan kembali melakukan Agresi II. Konflik senjata antara Indonesia dengan Belanda baru benarbenar berhenti setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Resolusi tersebut menghimbau agar kedua belah pihak yang bertikai segera mengupayakan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik.
    Di penghujung tahun 1949, perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda, menghasilkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.  Sampai akhirnya, pihak Republik Indonesia membubarkan RIS pada tahun 1950, masalah pengembalian Irian Barat, tidak kunjung terealisasi, sehingga perasaan anti Belanda yang memang telah ada di benak masyarakat, semakin besar karenanya. Pemerintah pun akhirnya secara resmi menyatakan pembatalan perjanjian KMB. 
Pada waktu yang bersamaan, situasi dalam negeri semakin memanas dan tidak menentu akibat pertikaian antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah perimbangan kekuasaan serta pembangunan dan keuangan, menjadi topik utama pertentangan. Untuk mengakhiri gejolak keamanan nasional, pada bulan Maret 1957, 
berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 74 tahun 1957 tentang Negara dalam Keadaan Bahaya atau SOB (Staat van Oorlog en Beleg), Presiden Soekarno menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya. Presiden Soekarno juga memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Guna menentukan langkah-langkah konkrit dalam perbaikan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, serta percepatan perekonomian, maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Sesuai dengan tuntutan masyarakat, MUNAP merekomendasikan perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk tiga bank Belanda di antara tujuh bank asing yang beroperasi saat itu, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan negara dan masyarakat. 
Namun, perasaan anti Belanda yang masih membara, membuat semangat nasionalisasi masyarakat tidak terkendali, sehingga belum sempat pemerintah mengambil langkah-langkah resmi dalam rangka nasionalisasi perusahaan Belanda, di beberapa tempat dan kesempatan, serikat buruh telah berhasil mengambil alih beberapa perusahaan Belanda. Untuk menghindari terjadinya nasionalisasi yang tidak terkendali pada bank-bank Belanda serta memastikan agar roda perekonomian tetap berjalan, Bank Indonesia berinisiatif untuk mendatangi Markas Besar Angkatan Darat, guna membahas dan merumuskan langkahlangkah pengamanan,pengambilalihan, serta pengawasan bank Belanda. 
 
    Dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, kemungkinan terjadinya bank rush, sabotase, kepentingan para kreditur, masalah pemberian ganti rugi, pengamanan devisa negara, serta kelangsungan operasi bank-bank Belanda tersebut, akhirnya rumusan mengenai pengawasan bank-bank Belanda dan pembentukan Badan Pengawasan Bank-Bank (BPBB) Pusat yang terdiri atas wakil Angkatan Darat, Bank 
Indonesia, dan Departemen Keuangan, berhasil disahkan malam itu juga melalui pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan KSAD No. Kpts/MP/080/1957 tanggal 8 Desember 1957. BPBB Pusat dan BPBB Daerah kemudian menempatkan tim pengawas bank-bank pusat dan daerah guna memastikan kegiatan operasi bank-bank Belanda tetap berjalan aman dan normal sesuai dengan tujuan nasionalisasi. Langkah-langkah nasionalisasi perusahaan-perusahaan dan bank-bank Belanda kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Peperpu/05/1958 tanggal 5 Maret 1958 yang mewajibkan semua bank Belanda untuk tetap meneruskan kredit yang telah disepakati dengan nasabahnya, serta pemberian jaminan kepada perusahaan Belanda untuk tetap dapat bertransaksi melalui bank Belanda. 
Seiring dengan berakhirnya masa berlaku undang-undang keadaan bahaya, dibuatlah dasar hukum baru sehubungan dengan pengawasan bank-bank Belanda. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 1956, menempatkan secara wajar peranan pemerintah dan angkatan darat dalam penguasaan dan pengawasan bank-bank Belanda. Sejak saat itu, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan bank-bank Belanda. Untuk menjaga legalitas kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda, pemerintah kemudiamengeluarkan UU No. 86 tahun 1958, yang berlaku surut hingga tanggal 3 Desember 1957.  Kegiatan nasionalisasi bank-bank Belanda dimulai dengan penghentian segala kegiatan lalu lintas luar negeri Nationale Handelsbank N.V. (NHB). Terhitung sejak tanggal 3 November 1958, NHB tidak diperkenankan untuk membuat transaksi baru. NHB hanya diperkenankan untuk melanjutkan proses transaksi luar negeri yang sebelumnya telah atau masih dijalankan sebelum tanggal 5 November 1958. NHB mewajibkan bank koresponden di luar negeri untuk memindahbukukan semua valuta asing atas namanya kepada rekening Dana Devisen milik negara. Manajemen NHB diserahkan kepada BPBB Pusat pada tanggal 20 April 1959, dan kemudian dinasionalisasi pada tanggal 10 Agustus 1959. Seluruh aset NHB kemudian dialihkan kepada Bank Umum Negara. Anggaran Dasar Escomptobank diubah melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang 
dilaksanakan tanggal 18 November 1958. Dewan komisaris dan direksi PT Escomptobank di Jakarta, yang semuanya Warga Negara Indonesia asli, diberi kekuasaan lebih banyak atas dewan pengawas/pemimpin cabang dari kantor-kantor Escomptobank di luar negeri. Saham-saham PT Escomptobank yang telah 
dikeluarkan atas unjuk, harus diubah menjadi atas nama.

PT Escomptobank tidak diperkenankan lagi melakukan lalu lintas pembayaran luar negeri, terhitung mulai tanggal 8 Februari 1960. PT Escomptobank kemudian dinasionalisasi pada tanggal 1 April 1960. Sepuluh hari kemudian, PT Escomptobank, dilikuidasi pemerintah. Segala hak, kekuasaan, utang dan kewajibannya dialihkan kepada Bank Dagang Negara (BDN). Kepengurusan Nederlandsche Handel Maatschapij N.V. (NHM) di Indonesia diambil alih oleh BPBB Pusat pada tanggal 21 November 1960 berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 246037/B.U.M. II tertanggal 8 November 1960. Selanjutnya, NHM dinasionalisasi pada tanggal 29 November 1960. Segala hak dan kewajiban, aset, serta usaha NHM di Indonesia dialihkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), yang pelaksanaan administrasinya dilaksanakan secara terpisah dengan nama BKTN urusan ekspor impor terhitung tanggal 5 Desember 1960. Kebijakan politik luar negeri dan dalam negeri, serta kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan oleh pemerintah, mengakibatkan para nasabah bank asing menutup rekening banknya dan pulang ke negeri asalnya. Sejumlah warga dan perusahaan asing mengalihkan kegiatan perbankan mereka melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Akibatnya, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank-bank asing menyusut drastis. Pengucuran kredit pembangunan dan perdagangan akhirnya diambil alih oleh bank-bank nasional. Gerakan Nasionalisasi Bank-Bank Belanda, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, merupakan awal dari eksistensi bankbank nasional dalam kancah perbankan Indonesia.  Demikianlah, rasa nasionalisme yang tinggi di dalam dada bangsa Indonesia memotivasi bangsa Indonesia untuk melakukan nasionalisasi atas perusahaanperusahaan asing, terutama yang dikuasai Belanda, termasuk juga lembaga perbankan. Proses nasionalisasi bank-bank Belanda dimulai dari Nationale Handelsbank N.V., yang kemudian dilanjutkan dengan Escomptobank dan Nederlandsche Handel Maatschapij N.V. Gerakan nasionalisasi ini adalah awal dari lahirnya bank-bank nasional di dunia perbankan Indonesia. Jayalah terus perbankan Indonesia!

 
 4. Arah Kebijakan 1953-1959
    Periode ini merupakan cikal bakal pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.11 tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia, arah pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah untuk memastikan solvabilitas dan likuiditas bank. Periode ini merupakan cikal bakal pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.11 tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia, arah pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah untuk memastikan solvabilitas dan likuiditas bank. Akan tetapi pada awal periode ini, Bank Indonesia baru dapat mengawalinya dengan melakukan pengawasan langsung terhadap perkreditan bank, terutama untuk memastikan kepatuhan bank terhadap larangan pemberian kredit kepada sektor ekonomi tertentu serta memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.  Dalam perkembangannya kemudian, berbagai kegiatan dan peristiwa ikut mempengaruhi dimensi pengawasan bank. Salah satu contohnya adalah dilakukannya nasionalisasi bank-bank milik Belanda yang kemudian diikuti dengan 
berbagai kegiatan seperti pembenahan aspek-aspek hukum untuk disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan pengalihan aktiva dan pasiva (pembenahan administratif) bank-bank yang bersangkutan. Untuk itu didirikan Bank Umum Negara (BUNEG) menjelang akhir tahun 1959 untuk menampung seluruh 
aktiva pasiva serta mengambil alih usaha Nationale Handelsbank (NHB) yang telah dinasionalisasi pada tahun itu.  Dengan demikian terdapat 4 issue besar pada periode ini yang menentukan arah pengawasan bank. Issue pertama adalah pengendalian inflasi melalui pembatasan pertumbuhan kredit perbankan. Issue kedua adalah pemberian kredit perbankan yang efektif (sesuai azas-azas pemberian kredit yang sehat) sehingga bermanfaat bagi sektor-sektor ekonomi produktif. Issue ketiga adalah nasionalisasi bank-bank  eks Belanda yang orientasi bisnis dan acuan hukumnya harus disesuaikan dengan arah kebijakan perbankan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Issue ke-4 adalah awal (pencarian bentuk) pengawasan likuiditas dan solvabilitas bank.
 
 5. Langkah-Langkah Strategis 1953-1959
    Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, Bank Indonesia sebagai lembaga yang sangat berkepentingan dengan lahirnya ketentuan tentang pengawasan bank telah melakukan penelitian dan pengkajian atas ketentuan serupa yang berlaku di berbagai negara, terutama negeri Belanda. 
Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, Bank Indonesia sebagai lembaga yang sangat berkepentingan dengan lahirnya ketentuan tentang pengawasan bank telah melakukan penelitian dan pengkajian atas ketentuan serupa yang berlaku di berbagai negara, terutama negeri Belanda. Agar supaya jumlah bank-bank swasta tidak bertambah terus menerus dengan tidak diawasi, maka mulai tanggal 1 Januari 1955 dinyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1, untuk mengatur pengawasan atas kredit di Indonesia. PP ini mengatur tentang pengawasan terhadap semua bank umum dan bank tabungan yang beroperasi di Indonesia oleh Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter guna kepentingan 
solvabiltas dan likuiditas bank-bank dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat. Setelah dikeluarkannya PP No.1 Tahun 1955, bank-bank swasta nasional yang telah ada dalam waktu tiga bulan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan melalui Bank Indonesia. Bila syarat-syarat untuk memperoleh izin belum dipenuhi, maka Menteri Keuangan akan memberikan izin sementara. Menteri Keuangan memberikan izin tetap atas rekomendasi Bank Indonesia. Sejumlah bank masih belum mendapat izin karena persyaratan permodalan yang belum dapat mereka penuhi. Sehubungan dengan itu, Dewan Moneter memutuskan untuk memperpanjang waktu berlakunya izin sementara satu tahun lagi, dengan harapan agar supaya bank-bank yang sungguh-sungguh memperlihatkan manfaatnya bagi masyarakat mempunyai kesempatan untuk memenuhi modal yang disyaratkan. Pada tahun 1957 Bank Indonesia membentuk Bagian Pengawasan Urusan Kredit. Untuk mengisi SDM pengawas dan pemeriksa bank dilakukanlah pendidikan yang disebut bank examination course terhadap karyawan-karyawan dari Bank Indonesia sendiri maupun yang direkrut dari luar yang berlangsung selama satu tahun. Kursus ini menggunakan instruktur dari bank sentral Filipina karena sistem pengawasan 
bank pada bank sentral Filipina lebih sesuai untuk diterapkan pada perbankan Indonesia. Tenaga pemeriksa bank tersebut telah mulai melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) terhadap bank-bank baik yang telah menerima izin tetap maupun yang baru menerima izin sementara. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyetoran modal fiktif dari bank. Untuk mengatasi permasalahan modal fiktif ini Bank Indonesia kemudian menetapkan bahwa modal yang dipersyaratkan harus disetorkan kepada Bank Indonesia di Jakarta dan/atau cabang-cabangnya dan setoran tersebut diblokir sampai saat bank yang bersangkutan mendapat izin usaha dan memulai dengan usahanya. Disamping itu, bank-bank tersebut juga diminta untuk menyampaikan riwayat hidup dari anggota-anggota pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) serta bukti-bukti pendukung lainnya.
    Dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan tersebut maka tindakan permulaan ke arah pengembangan perbankan yang sehat telah dimulai. Kepada bank-bank yang telah mendapat izin tetap tetapi ternyata melakukan usaha bank dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak benar, diberikan peringatan 
supaya dalam waktu tertentu memenuhi kewajibannya. Bila bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka terhadap mereka akan dipertimbangkan untuk dicabut kembali izin usaha yang telah diberikan. Untuk menghadapi kenaikan jumlah uang beredar, Pemerintah melalui Dewan Moneter pada permulaan bulan Mei 1957 membatasi perkreditan bank-bank swasta dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai pelaksananya. Selain itu, kebijakan Pemerintah untuk menerapkan reserves requirement terhadap perbankan merupakan awal dari kebijakan moneter dengan pengendalian uang beredar melalui pengendalian 
penciptaan uang giral oleh perbankan. Pada saat bank-bank Belanda diambil alih dibawah kekuasaan Penguasa Militer tanggal 8 Desember 1957, pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada Badan Pengawasan Bank-Bank Pusat dimana Bank Indonesia menjadi Wakil Ketua merangkap Anggotanya. Pembentukan badan pengawas tersebut adalah untuk mencegah berlangsungnya rush pada bank-bank Belanda sehubungan dengan tindakan pengambilalihan tersebut serta untuk merumuskan aspek hukum langkah-langkah untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasi bankbank yang bersangkutan. Peranan Bank Indonesia baik dalam perumusan kebijakan sebagai tindak lanjut dari 
keputusan KSAD tersebut maupun dalam aspek pengawasan langsung terhadap bank-bank yang diawasi sangat diperlukan. Bank Indonesia pada waktu itu memiliki personel yang menguasai seluk beluk perbankan dan teknik pengawasan dan pemeriksaan bank.
 
 
 6. Otoritas Pengawasan 1953-1959
    Dalam undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 ayat 4 dan 5 pasal 7 ditegaskan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan urusan kredit. Sambil menunggu terlaksananya peraturan peraturan undang-undang tentang pengawasan urusan kredit maka dengan peraturan pemerintah dapat diadaikanperaturan lebih lanjut bagi Bank Indonesia untuk menjalankan pengawasan tersebut. Dalam undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 ayat 4 dan 5 pasal 7 ditegaskan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan urusan kredit. Sambil menunggu terlaksananya peraturan peraturan undang-undang tentang pengawasan urusan kredit maka dengan peraturan pemerintah dapat diadaikanperaturan lebih 
lanjut bagi Bank Indonesia untuk menjalankan pengawasan tersebut. Pada 15 Januari 1955 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 1 untuk mengatur pengawasan kredit di Indonesia. Berdasarkan PP No. 1 tahun 1955 ditegaskan bahwa Bank Indonesia melakukan atas nama Dewan Moneter pengawasan terhadap badan-badan kredit (bank-bank umum dan bank-bank tabungan) yang ada atau yang akan didirikan diIndonesia guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas bankbank guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat. Dalam rangka tugasnya ini Bank Indonesia berhak menetapkan peraturan-peraturan umum yang berlaku terhadap bank-bank mengenai jalannya perusahaan bank dan perkreditan, serta meminta dari bank-bank segala keterangan dan angka-angka yang dianggap perlu. PP No. 1 tahun 1955 mengamanatkan bahwa ketentuan didalamnya seluruhnya berlaku bagi semua bank di Indonesia, baik bank pemerintah, bank swasta nasional maupun bank asing. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya megnenai ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan kelembagaan, yaitu tentang pendirian bank, pengawasan bank dilakukan dengan tetap membedakan aspek pemilikan seperti 
sebelum keluarnya PP tsb, yaitu menurut kelompok bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank asing. 
Dilakukannya nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda mengakibatkan terjadinya peralihan pengawasannya. Pada tanggal 8 Desember 1957 dikeluarkan pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang rencana penempatan semua bank Belanda di bawah kekuasaan Penguasa Militer. Dengan surat keputusan tersebut, maka pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada Badan Pengawasan Bank-Bank Pusat yang anggotaanggotanya terdiri dari Koordinator Finans dan Ekonomi (Finek) Angkatan Darat/Staf Harian Penguasa Militer sebagai Ketua merangkap Anggota, wakil dari Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, dan wakil-wakil dari Kementrian Keuangan dan beberapa anggota Staf Harian Penguasa Militer sebagai anggota. Di tiap-tiap daerah tempat terdapat cabang bank milik Belanda, oleh Penguasa Daerah dibentuk Badan Pengawas Bank-Bank Daerah yang susunannya sedapat mungkin disesuaikan dengan susunan Pengawas Bank-Bank Pusat.  Pada tanggal 16 April 1958 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1958 tentang penetapan semua bank Belanda di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat. PP ini merupakan pembaharuan atas keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Atas dasar PP tersebut, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengawasan bank-bank Belanda.
 
 7. Sasaran Strategis 1953-1959
    Sebagai pelaksana pengawas badan-badan kredit (bank-bank umum dan bank-bank tabungan) di Indonesia, Bank Indonesia telah mulai memberlakukan ketentuanketentuan ke arah pengembangan perbankan yang sehat. Sebagai pelaksana pengawas badan-badan kredit (bank-bank umum dan bank-bank 
tabungan) di Indonesia, Bank Indonesia telah mulai memberlakukan ketentuanketentuan ke arah pengembangan perbankan yang sehat. Kepada bank-bank yang telah mendapat izin tetap tetapi ternyata melakukan usaha bank dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak benar, diberikan peringatan 
supaya dalam waktu tertentu memenuhi kewajibannya. Bila bank-bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka terhadap mereka akan dipertimbangkan untuk dicabut kembali izin usaha yang telah diberikan. 
    Ketika perkembangan moneter dalam keadaan yang sangat sulit dikendalikan, Bank Indonesia ditugaskan oleh Pemerintah melalui Dewan Moneter untuk membatasi \perkreditan bank-bank swasta. Di samping itu, Pemerintah mulai menerapkan kebijakan reserves requirement terhadap perbankan untuk mengendalikan uang beredar. 
    Dengan dilakukannya nasionalisasi atas bank-bank Belanda, Bank Indonesia menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota dari Badan Pengawasan Bank-Bank Pusat. Sedangkan Pemimpin Cabang Bank Indonesia menjadi Wakil Ketua Badan Pengawasan Bank-bank Daerah. Badan tersebut dibentuk untuk mencegah berlangsungnya rush pada bank-bank Belanda akibat tindakan pengambilalihan oleh Pemerintah Indonesia, untuk menyelamatkan cadangan devisa negara yang pada saat pengambilalihan ditahan di bank koresponden bank-bank tersebut serta untuk merumuskan aspek hukum pengambilalihan bank-bank tersebut. 
 
sumber : http://jaenal-abidinbin.blogspot.com/2012/06/sejarah-bank-indonesia.html

Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional

Semua tujuan pembangunan pendidikan di daerah diharapkan terwujud dengan sempurna, seperti trategi pembangunan pendidikan nasional yang diuraikan satu per satu seperti berikut.

Strategi pertama adalah peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga negara Republik Indonesia diberi akses pendidikan yang sama, apa pun tingkat ekonomi mereka, di mana pun tempat tinggal mereka, dan apa pun latar belakang sosial mereka.

Strategi kedua adalah peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan. Salah satu konsep yang digunakan dalam penetapan strategi ini adalah konsep link and match (keterkaitan dan kesepadanan) antara materi ajar (curriculum content) dengan kebutuhan di lapangan (job market). Penerapan konsep link and match diharapkan dapat melahirkan para lulusan yang memiliki jenis ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga ketika lulus mereka “siap bekerja”. Namun, ada kecenderungan dikalangan praktisi pendidikan untuk memahami bahwa yang dibutuhkan oleh para lulusan pendidikan adalah ketrampilan kerja. Semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan diarahkan pada upaya pemberian ketrampilan kerja kepada peserta didik, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek-aspek non ketrampilan, seperti kepribadian dan etika. Akibatnya, banyak para lulusan tersebut terampil bekerja, tetapi kurang memiliki kepribadian dan sikap yang diperlukan untuk sukses bekerja. Banyak di antara mereka yang sangat terampil dan penuh Dedikasi dalam bekerja, tetapi kurang memiliki moralitas kerja yang baik.

Strategi ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan strategi ini dimulai pada jenjang sekolah dasar, yaitu dengan mengembangkan Sistem Pembinaan Profesional (SPP) dengan pendekatan gugus sekolah. Tiga hingga delapan sekolah dasar yang lokasinya berdekatan dikelompokkan dalam satu gugus, lalu salah satu sekolah ditunjuk sebagai sekolah inti dan yang lainnya menjadi sekolah imbas.

Strategi keempat adalah peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hingga tahun 1998 atau saat runtuhnya rezim orde baru, program pembangunan pendidikan lebih terfokus pada aspek kuantitas. Pada era otonomi daerah, program-program pembangunan pendidikan sudah mulai terfokus pada aspek kualitas, relevansi, dan efisiensi, dengan tetap memperhatikan aspek kuantitas. Lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan program-programnya secara sangat efisien. Dengan tercapainya tingkat pandidikan yang tinggi di suatu daerah akan berimplikasi pada berkembangnya pembangunan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dengan dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan berjalan searah dengan tingginya sumberdaya manusia di daerah tersebut. Karena dalam hal ini dalam pembangunan selain sumber daya alam diperlukan juga sumber daya manusia yang tinggi.

Bea Cukai Dalam Mendukung Pertahanan Negara

Instansi Bea Cukai adalah salah satu direktorat dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran cukup penting di Indonesia dalam hal pengumpulan keuangan untuk mengisi pundi-pundi negara. Disamping tugas itu, Direktorat Bea Cukai juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memfilter unsur-unsur asing yang cukup membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yang akan masuk kewilayah Indonesia. Instansi Bea cukai terdapat di Pusat dan di daerah diseluruh Indonesia, mulai dari Direktorat, Kanwil, KPU, dsb. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 disebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor Wilayah adalah pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengawasan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Menunjuk Undang-Undang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dan pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat dijalankan oleh petugas Kantor Pelayanan akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai. Pada Kantor Pelayanan terdapat seksi Kepabeanan yang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, penghitungan bea masuk. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan pabean, meskipun nama unit kerjanya bukan Seksi Pengawasan, Seksi Operasi, atau Seksi Pemberantasan Penyelundupan. Tugas yang dilakukan Seksi Kepabeanan yaitu pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean pada hakekatnya adalah pengawasan dalam pengertian manajemen yaitu upaya menjaga agar semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan memeriksa barang, mencocokkan apakah semua barang yang diimpor telah diberitahukan dengan benar atau apakah tarif dan harganya telah diberitahukan dengan benar. Benardi sini adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai pemberitahuan impor.

Permasalahan-permasalahan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab aparat bea dan cukai yang memerlukan tindakan berupa pengawasan. Adalah tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran yang akan merugikan negara sehingga akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelundupan. Adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.

2.  Uraian Barang Tidak Benar. Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3.  Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.

4.  Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5.  Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sabagai barang konsumsi.

8.  Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.

9.  Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10.  Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

11.  Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.

12.  Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.

13.  Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

14.  Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

Secara umum fungsi Bea cukai adalah mengumpulkan pajak dari warganya. Peran yang dilaksanakan oleh Institusi Bea Cukai sesungguhnya adalah kebijakan fiscal, yaitu penerimaan pemerintah dari segi pajak. Sebenarnya apakah gerangan kegunaan dari pajak ini, secara tradisional ada dua kegunaan pajak yaitu :

1. Konsesi-konsesi pajak serta insentif fiscal sejenis dianggap sebagai alat untuk memacu kegiatan ekonomi perusahaan swasta. Setiap konsesi dan insentif biasanya ditawarkan kepada para penanam modal swasta asing untuk mengajak mereka menempatkan unit-unit produksi atau cabang perusahaannya dinegara-negara bersangkutan.

2. Memobilisasi sumber-sumber daya untuk mendukung atau membiayai anggaran pengeluaran pemerintah. Apapun ideologi politik atau ideologi ekonomi yang dianut oleh pemerintah, kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan akan selalu tergantung pada tingkat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan dalam jumlah yang memadai dalam rangka membiayai segenap usaha pengadaan dan pengembangan berbagai program pelayanan umum yang sangat penting bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi serta berbagai komponen prasarana infrastruktur ekonomi dan sosial lainnya. Juga untuk membiayai permodalan dan aneka pengeluaran badan usaha milik Negara yang kebanyakan sering menderita kerugian akibat tidak efisien dan diliputi oleh praktek-praktek ekonomi biaya tinggi serta korupsi.

Indonesia Harus Memiliki Kapal Induk

Nenek moyangku seorang pelaut 
Gemar mengarung luas samudra 
Menerjang ombak tiada takut 
Menempuh badai sudah biasa

 Image

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah Negara Kepulauan yang sangat luas dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. NKRI juga di sebelah utara, timur, selatan dan barat batas wilayahnya berbatasan dengan lautan. Di sebelah barat Indonesia terhampar Samudera Hindia dan di sebelah timur Indonesia terhampar Samudera Pasifik. Republik Indonesia juga mempunyai 17.504 pulau dengan 6.000 pulau telah dihuni.

Image

NKRI setiap hari kehilangan harta di laut berupa pencurian hasil laut sebanyak ratusan milyar setiap hari. NKRI juga telah beberapa kali kehilangan pulau-pulau terluarnya akibat kurangnya perlindungan dan pengawasan terhadap batas wilayah kelautan negara tercinta kita ini. NKRI juga mengalami perdagangan barang secara illegal (penyelundupan) melalui laut dan kejahatan-kejahatan internasional lainnya yang dilakukan melalui kelautan.

Oleh karena itu sebagai sebuah negara kesatuan yang utuh yang terhampar dari Sabang sampai Merauke melalui perairan baik itu selat dan laut dengan dikelilingi oleh dua samudera besar (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) maka sudah selayaknya Indonesia memiliki minimal 4 (empat) Kapal Induk yang berfasilitas lengkap dengan pesawat dan helikopter. 

Image

Keempat kapal induk ini berfungsi untuk mengamankan perairan Indonesia di sebelah barat, utara, timur dan selatan dari pelanggaran-pelanggaran kelautan seperti pencurian hasil laut oleh kapal asing, pencurian kepulauan oleh negara asing, penyelundupan barang-barang illegal, masuknya imigran gelap, dll. 

Kapal induk ini juga dapat berfungsi untuk mengamankan kawasan regional ASEAN sendiri. Dimana kawasan ASEAN merupakan sebuah kawasan yang sangat strategis dan juga berbatasan langsung dengan lautan. Oleh karena itu kapal induk ini sangat berfungsi strategis dalam mengamankan zona ekonomi Indonesia dari segala ancaman dan dapat berfungsi mengamankan wilayah ASEAN juga.

Sampai saat ini Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi ASEAN dan merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap tindak aksi kejahatan di lautan sangat memerlukan pengawalan yang ketat di lautan-lautan Indonesia sendiri. Dan ditambah juga bahwasanya 2/3 permukaan bumi adalah perairan (selat, laut, samudera, dll). Maka kapal induk ini sangat berfungsi penting dalam mengamankan lautan dan samudera yang ada di sekeliling Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini.