Bea Cukai Dalam Mendukung Pertahanan Negara

Instansi Bea Cukai adalah salah satu direktorat dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran cukup penting di Indonesia dalam hal pengumpulan keuangan untuk mengisi pundi-pundi negara. Disamping tugas itu, Direktorat Bea Cukai juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memfilter unsur-unsur asing yang cukup membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yang akan masuk kewilayah Indonesia. Instansi Bea cukai terdapat di Pusat dan di daerah diseluruh Indonesia, mulai dari Direktorat, Kanwil, KPU, dsb. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 disebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor Wilayah adalah pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengawasan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Menunjuk Undang-Undang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dan pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat dijalankan oleh petugas Kantor Pelayanan akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai. Pada Kantor Pelayanan terdapat seksi Kepabeanan yang menyelenggarakan fungsi pemeriksaan barang, mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, penghitungan bea masuk. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan pabean, meskipun nama unit kerjanya bukan Seksi Pengawasan, Seksi Operasi, atau Seksi Pemberantasan Penyelundupan. Tugas yang dilakukan Seksi Kepabeanan yaitu pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean pada hakekatnya adalah pengawasan dalam pengertian manajemen yaitu upaya menjaga agar semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan memeriksa barang, mencocokkan apakah semua barang yang diimpor telah diberitahukan dengan benar atau apakah tarif dan harganya telah diberitahukan dengan benar. Benardi sini adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai pemberitahuan impor.

Permasalahan-permasalahan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab aparat bea dan cukai yang memerlukan tindakan berupa pengawasan. Adalah tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran yang akan merugikan negara sehingga akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyelundupan. Adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.

2.  Uraian Barang Tidak Benar. Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3.  Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.

4.  Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

5.  Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sabagai barang konsumsi.

8.  Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.

9.  Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10.  Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.

11.  Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.

12.  Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.

13.  Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

14.  Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

Secara umum fungsi Bea cukai adalah mengumpulkan pajak dari warganya. Peran yang dilaksanakan oleh Institusi Bea Cukai sesungguhnya adalah kebijakan fiscal, yaitu penerimaan pemerintah dari segi pajak. Sebenarnya apakah gerangan kegunaan dari pajak ini, secara tradisional ada dua kegunaan pajak yaitu :

1. Konsesi-konsesi pajak serta insentif fiscal sejenis dianggap sebagai alat untuk memacu kegiatan ekonomi perusahaan swasta. Setiap konsesi dan insentif biasanya ditawarkan kepada para penanam modal swasta asing untuk mengajak mereka menempatkan unit-unit produksi atau cabang perusahaannya dinegara-negara bersangkutan.

2. Memobilisasi sumber-sumber daya untuk mendukung atau membiayai anggaran pengeluaran pemerintah. Apapun ideologi politik atau ideologi ekonomi yang dianut oleh pemerintah, kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan akan selalu tergantung pada tingkat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan dalam jumlah yang memadai dalam rangka membiayai segenap usaha pengadaan dan pengembangan berbagai program pelayanan umum yang sangat penting bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi serta berbagai komponen prasarana infrastruktur ekonomi dan sosial lainnya. Juga untuk membiayai permodalan dan aneka pengeluaran badan usaha milik Negara yang kebanyakan sering menderita kerugian akibat tidak efisien dan diliputi oleh praktek-praktek ekonomi biaya tinggi serta korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s